Daftar Peringkat 33 Provinsi Terkorup Di Indonesia

⚠️ Catatan Penting (Konteks Historis): Artikel ini dipublikasikan pada tahun 2012 berdasarkan rilis data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II tahun 2011. Daftar peringkat dan angka kerugian negara di bawah ini bukan mencerminkan kondisi terkini, melainkan catatan sejarah korupsi di masa lalu.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah mengungkap data mengenai provinsi dengan tingkat kerugian negara akibat korupsi tertinggi di Indonesia. Hasilnya tak berbeda jauh dengan yang diungkapkan oleh PPATK pada masa itu, di mana DKI Jakarta menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan kerugian negara terbesar.

Fitra mengungkapkan data tersebut berdasarkan publikasi resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester II tahun 2011.

"Untuk 33 provinsi, ditemukan total kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.703 kasus," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, kala itu.

Uchok menyayangkan bahwa praktik korupsi tersebut merata terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan fungsi anggota DPRD yang seharusnya berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintahan di daerah.

"Adanya kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun ini memperlihatkan bahwa wakil rakyat di DPRD lumpuh. Kelihatannya mereka bukan melakukan pengawasan, tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari program-program APBD untuk kebutuhan pribadi dan partai mereka," papar Uchok.

Daftar Peringkat 33 Provinsi dengan Kerugian Negara Terbesar (Data BPK 2011)

Berikut adalah urutan 33 provinsi beserta besaran kerugian negara berdasarkan rilis Fitra saat itu (nama provinsi sudah disempurnakan untuk keterangan yang lebih jelas):

1. DKI Jakarta: Rp 721 miliar
2. Aceh: Rp 669 miliar
3. Sumatera Utara (Sumut): Rp 515 miliar
4. Papua: Rp 476 miliar
5. Kalimantan Barat (Kalbar): Rp 289 miliar
6. Papua Barat: Rp 169 miliar
7. Sulawesi Selatan (Sulsel): Rp 157 miliar
8. Sulawesi Tengah (Sulteng): Rp 139 miliar
9. Riau: Rp 125 miliar
10. Bengkulu: Rp 123 miliar
11. Maluku Utara: Rp 114 miliar
12. Kalimantan Timur (Kaltim): Rp 80 miliar
13. Sumatera Selatan (Sumsel): Rp 56 miliar
14. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 52,825 miliar
15. Sulawesi Tenggara (Sultra): Rp 52,823 miliar
16. Sulawesi Barat (Sulbar): Rp 51 miliar
17. Gorontalo: Rp 48 miliar
18. Maluku: Rp 47 miliar
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp 44 miliar
20. Jawa Barat (Jabar): Rp 32 miliar
21. Lampung: Rp 28 miliar
22. Sumatera Barat (Sumbar): Rp 27 miliar
23. Kalimantan Selatan (Kalsel): Rp 22 miliar
24. Kalimantan Tengah (Kalteng): Rp 21 miliar
25. Banten: Rp 20 miliar
26. Kepulauan Riau (Kepri): Rp 16,1 miliar
27. Sulawesi Utara (Sulut): Rp 16 miliar
28. Jambi: Rp 15 miliar
29. Jawa Timur (Jatim): Rp 11 miliar
30. Jawa Tengah (Jateng): Rp 10 miliar
31. Bali: Rp 6 miliar
32. DI Yogyakarta: Rp 4 miliar
33. Bangka Belitung: Rp 1,9 miliar

Bagikan Artikel